Bagaimana status hukum orang yang mengingkari dan menentang kewajiban untuk menegakkan Khilafah? 

Jawab:

Untuk mengetahui bagaimana hukum orang yang mengingkari atau menentang kewajiban menegakkan khilafah, maka bisa dikembalikan pada tiga aspek: Pertama, dalil tentang kewajiban menegakkan khilafah; Kedua, hukum menegakkan khilafah; Ketiga, status orang yang meninggalkan dan mengingkari kewajiban tersebut. 

Pertama, yang digunakan oleh para ulama’ untuk membuktikan bahwa hukum menegakkan khilafah adalah wajib dapat dikembalikan pada tiga hal:

Pertama, Ijmak Sahabat yang secara sharih menyepakati wajibnya mengangkat pengganti Nabi untuk mengurusi urusan dunia dan agama ini. Ini terlihat dalam dua hal: Pertama, Khutbah Abu Bakar saat wafatnya Rasul saw. yang menyatakan:

“Ingat, bahwa Muhammad telah meninggal, sementara urusan agama ini tetap harus ada yang menjalankan.”

Maka, semua yang hadir pun segera menerima khutbah tersebut, dan tak seorang pun menolaknya.[1] Setelah itu, mereka pun mulai berpikir, siapa yang akan diangkat menjadi khalifah.[2] Kedua, pengangkatan para sahabat terhadap Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa’adah, yang kemudian diikuti oleh bai’at kaum Muslim di Masjid Nabawi.[3] 

Kedua, nas-nas al-Qur’an yang memerintahkan kita untuk menjalankan sanksi hukum, seperti potong tangan,[4] cambuk untuk pezina,[5] termasuk rajam dan qishash,[6] menyiapkan pasukan untuk berjihad[7] dan sebagainya, yang kesemuanya itu hanya bisa diwujudkan jika ada khalifah yang menjalankan hukum-hukum tersebut.

Maka, hukum mengangkat khalifah dan mendirikan khilafah sama dengan hukum menerapkan potong tangan, cambuk, rajam, qishash dan menyiapkan pasukan di atas. Dalam hal ini, selain berlaku kaidah ushul, “Ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib.” juga berlaku dalalah iltizam, yang statusnya sama dengan manthuq-nya.

Ketiga, nas-nas hadits yang memerintahkan untuk membai’at khalifah,[8] dan mencela orang yang tidak membai’at khalifah[9] atau melepaskannya.[10] Semua ulama’ Ahlussunnah, Syi’ah, Khawarij —kecuali sekte an-Najadat— dan Muktazilah —kecuali sekte al-Asham dan al-Fuwathi— sepakat, bahwa adanya imam dan imamah adalah wajib. Pandangan ini bisa kita temukan, misalnya, dalam kitab Ghayat al-Maram, karya al-Amidi (1971: 364), as-Siyasah as-Syar’iyyah, karya Ibn Taimiyah (1955: 161-162), dan Ma’atsir al-Inafah fi Ma’alim al-Khilafah, karya al-Qalqasyandi (1964: I: 2), dan kitab muktabar yang lainnya. Bahkan, Ibn ‘Abidin menyebutnya sebagai ahamm al-wajibat (kewajiban yang paling penting),[11] dan as-Syathibi menyatakannya sebagai hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah syariah yang qath’i.[12]  

Kedua, mengenai hukum menegakkan khilafah, para ulama’ tidak ada ikhtilaf mengenai status kefarduannya. Dalam hal ini adalah fardu kifayah,[13] yang oleh as-Syathibi didefinisikan sebagai fardu yang ditujukan kepada semua orang, namun jika telah dilakukan oleh sebagian, maka fardu tersebut telah gugur dari yang lain.[14]  Namun, as-Syathibi juga menegaskan, bahwa dari statusnya sebagai hukum yang terkait dengan orang maupun hukum lain, maka fardu kifayah tersebut harus diberlakukan secara umum kepada semua orang mukallaf, supaya kondisi umum —yang menyempurnakan orang maupun hukum secara khusus (maksudnya fardu ‘ain)— bisa tetap tegak. Bagian (fardu kifayah) ini, lanjut as-Syathibi, sesungguhnya menyempurnakan bagian yang pertama (fardu ‘ain), sehingga statusnya sama-sama dharuri (vital). Sebab, fardu ‘ain tidak bisa dijalankan, kecuali dengan dijalankannya fardu kifayah.[15]  Beliau juga menegaskan, bahwa fardu kifayah itu umumnya disyariatkan untuk kemaslahatan umum —yang beliau contohkan seperti hukum khilafah, wizarah (pembantu khalifah), niqabah (perwakilan para pemuka dalam majlis ummah), qadha’ (peradilan), imamah shalah (kepemimpinan shalat), jihad, pendidikan dan sebagainya— jika diasumsikan tidak ada, atau orang meninggalkannya, maka sistem kehidupan manusia akan menjadi berantakan.[16] Karena itu, beliau menegaskan, bahwa pada dasarnya semua mukallaf  tetap dituntut agar fardu tersebut bisa ditunaikan. Sebagian ada yang mampu (mu’ahhil), sehingga dia berkewajiban menunaikannya secara langsung. Namun, bagi sebagian yang lain (ghair mu’ahhil), sekalipun tidak bisa menunaikannya secara langsung, mereka tetap berkewajiban untuk menghadirkan orang-orang yang mampu. Jadi, yang mampu dituntut menegakkan kewajiban tersebut secara langsung, sedangkan yang tidak mampu dituntut menghadirkan orang yang mampu.[17]  

Ketiga, adapun status orang yang meninggalkan kewajiban menegakkan khilafah dan mengingkarinya dapat diuraikan sebagai berikut:Pertama, sebagai hukum syariat, adanya khilafah ini telah dinyatakan oleh para ulama’ sebagai perkara dharuri (vital) dalam Islam. Karena itu, sebagian ulama’ seperti Ibn ‘Abidin, berdasarkan kitab Syarh al-Maniyyah, menyebut orang yang mengingkari kefarduan adanya khilafah tersebut sebagai Mubtadi’ Yukaffaru biha (ahli bid’ah yang bid’ahnya menyebabkan dirinya Kafir), dengan catatan jika tidak ada syubhat.[18] Namun, sebagian yang lain, karena bersikap ikhtiyath (lebih hati-hati), tidak mau mengkafirkannya, sekalipun hukum tersebut dibangun berdasarkan Ijmak Sahabat. Alasannya, karena masih ada isykalat (berbagai kemungkinan).[19]  Namun, substansinya tetap, bahwa pengingkaran terhadap hukum adanya khilafah dan kewajiban menegakkannya merupakan bid’ah, yang tidak pernah dilakukan oleh ulama’ Ahlussunnah maupun yang lain, kecuali sekte ahli bid’ah, seperti Khawarij (an-Najadat) dan Muktazilah (al-Asham dan al-Fuwathi).   Kedua, adapun hukum meninggalkan kewajiban untuk menegakkannya, para ulama’ sepakat bahwa hukumnya haram, dan orang yang meninggalkannya berdosa, dan wajib dikenai sanksi.[20]

Namun tetap harus dibedakan, bahwa ada orang yang tidak melakukan kewajiban tersebut karena menolak bahwa hukum mengadakan atau mendirikannya adalah wajib, dengan orang yang tidak menolak hukum tersebut, namun tidak mengetahui bagaimana cara mendirikannya.  Bagi orang yang tidak melakukan, karena menolak bahwa kewajiban tersebut hukumnya tidak wajib, maka —sebagaimana pandangan ulama’ di atas— orang tersebut selain berdosa, juga masuk dalam kategori ahli bid’ah. Tetapi, bagi orang yang tidak melakukannya, karena tidak mengetahui tata caranya, dan pada saat yang sama dia mengakui bahwa hukum menegakannya adalah wajib, bisa dipilah menjadi dua: orang awam dan ulama’. Bagi orang awam, kesalahannya itu bisa di-ma’fu (diampuni), karena tatacara tersebut memang belum pernah dirumuskan oleh para ulama’ sebelumnya, dan untuk itu diperlukan ijtihad baru, sementara dia bukan ulama’ apalagi mujtahid. Bagi orang awam, masalah bagaimana tatacara melakukan kewajiban tersebut tentu merupakan perkara yang ghair ma’ruf, karena itu mereka mendapatkan ampunan. Namun, ini berbeda dengan ulama’ yang mempunyai cukup ilmu untuk melakukan ijtihad, tetapi dia tidak melakukannya. Maka, dia tetap berdosa karena tidak melakukan kewajiban tersebut, dan juga berdosa karena tidak melakukan fardu kifayah yang menjadi kewajibannya, yaitu menggali atau merumuskan hukum tatacara untuk melakukan kewajiban tersebut. Wallahu a’lam. (Hafidz Abdurrahman)         

Apa dan bagaimana Islam itu? Dari mana kategorisasi Moderat, Ekstrem, Radikal atau Fundamentalis itu? Benarkah Islam moderat itu ada, atau hanya sekedar istilah yang digunakan oleh Barat untuk kepentingan mereka? 

Jawab:

Islam adalah agama (ad-din) yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, diri dan sesamanya. Dengan demikian, Islam bukan hanya mengatur masalah akidah, ibadah dan akhlak, tetapi juga mengatur masalah ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, peradilan dan sanksi hukum serta politik luar negeri. Inilah yang dimaksud dengan Islam kaffah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.s. al-Baqarah [02]: 208) 

Karena itu, Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, sehingga Islam tidak lagi membutuhkan agama atau ajaran lain. Ini ditegaskan oleh Allah:

Pada hari ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (Q.s. al-Maidah [05]: 03)  

Bahkan, jika ada yang merasa perlu untuk mengambil dari agama atau ajaran lain, dengan tegas Allah menolaknya, dan apa yang diambilnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah:

Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Q.s. Ali Imran [03]: 85)

 Karena itu, tetap harus dibedakan antara Islam sebagai agama dan ajaran, dengan pemeluknya. Sebagai agama dan ajaran, Islam tidak pernah berubah. Islam sudah lengkap dan sempurna. Hanya saja, pemahaman pemeluknya terhadap Islam itulah yang berbeda-beda; ada yang lengkap dan tidak; ada yang memahami Islam dari salah satu aspek, sementara aspek yang lain ditinggalkan. Misalnya, Islam hanya dipahami dengan tasamuh (toleransi)-nya saja, sementara ajaran Islam yang lain, yang justru melarang tasamuh tidak dipakai. Dari sini, seolah-olah Islam hanya mengajarkan tasamuh, sehingga Islam terkesan permisif. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Maka, tetap harus dipilah antara Islam dengan orangnya.  Orang yang membawa Islam, atau kadang disebut sebagai pemikir Islam pun, tetap tidak bisa dianggap sebagai Islam itu sendiri. Imam as-Syafi’i mengatakan, 

Apapun pandangan yang pernah aku kemukakan, atau usul apapun yang pernah aku bangun, sementara di situ ada sesuatu yang bersumber dari Rasulullah berbeda dengan apa yang aku kemukakan, maka pandangan yang benar adalah yang  bersumber dari Rasulullah. Itulah yang menjadi pandanganku.[1]  

Artinya, pandangan apapun dari seorang pemikir Islam harus tetap merujuk dan bersumber kepada sumber otoritatif, yaitu al-Qur’an, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas. Itu baru bisa dikatakan pemikiran atau paham keislaman. Jika tidak, sehebat apapun orang itu, jika pandangannya bertentangan dengan sumber tersebut, hatta sekaliber Imam as-Syafi’i sekalipun, maka tidak boleh diambil, sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh as-Syafi’i di atas.  Dari sini jelas, bahwa Islam itu bersumber dari wahyu, atau apa yang dinyatakan oleh wahyu, yang nyata telah lengkap dan sempurna. Mengenai kategorisasi Islam; Moderat, Liberal, Ekstrem, Radikal, Fundamentalis, dan sebagainya, meminjam istilah Jalaluddin Rahmat,[2] adalah mapping (pemetaan), yang berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memahami Islam.

Memang, kategorisasi seperti ini merupakan bagian dari pemetaan yang dilakukan untuk memilah-milah Islam. Tentu ini bukan dari orang Islam. Karena orang Islam, tidak mempunyai kepentingan untuk melakukan itu. Pemilahan atau pemetaan itu tentu dilakukan oleh orang yang berada di luar Islam, dalam rangka mendekati Islam untuk kepentingan mereka. Lalu apa kepentingan mereka? Jelas, devide et impera; belah bambu; satu diinjak, yang lain dirangkul. Tujuan akhirnya, agar orang Islam bisa dijinakkan, dan dikuasai oleh penjajah. Inilah strategi yang juga akui sendiri oleh George Tenet, mantan Direktur CIA.  

Nah, apakah memang Islam moderat itu ada? Tentu tidak ada. Karena Islam hanya satu, yaitu agama (ad-din) yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, diri dan sesamanya. Mengenai kategorisasi moderat atau yang lain, itu hanyalah mapping, yang didasarkan pada ciri (sifat) orang yang mengambil Islam. Dikatakan Moderat, jika dia bisa bersikap terbuka (inklusif), tidak ekslusif, dan bisa mengkompromikan Islam dan Barat. Disebut Radikal, Fundamentalis atau Ekstrim kalau tidak bersikap terbuka (eksklusif), tidak inklusif, dan tidak mau mengkompromikan Islam dengan Barat. Karena jika dikembalikan kepada Islam dan Barat, jelas masing-masing merupakan dua peradaban yang berbeda, dengan karakter dan sumber yang jelas tidak sama.   

Meski demikian, tidak berarti Islam menutup diri dari produk Barat. Jelas tidak. Pertama, Islam telah memilah; mana peradaban (hadharah), dan mana produk material (madaniyyah) yang tidak terpengaruh dengan hadharah; mana sains (‘ulum) dan teknologi, dan mana tsaqafah? Dalam konteks peradaban (hadharah) dan tsaqafah, jelas Islam sangat eksklusif. Karena bangunan peradaban dan tsaqafah Islam jelas-jelas berbeda dengan bangunan peradaban dan tsaqafah Barat. Ini berbeda dengan produk material (madaniyyah) yang tidak terpengaruh dengan hadharah; serta sains (‘ulum) dan teknologi, yang bersifat universal, terbuka dan inklusif. Maka, Islam pun bisa mengadopsi madaniyyah serta sains (‘ulum) dan teknologi dari mana pun, sekalipun bukan dari Islam; baik Barat maupun Timur. Pada titik inilah, Nabi mengingatkan kita:

Jika aku perintahkan kalian dalam urusan agama kalian, maka ambillah, dan jika aku perintahkan kalian dalam urusan dunia kalian, maka aku hanyalah manusia seperti kalian. (Hr. Muslim)

Bagaimana hukum nasionalisasi menurut Islam? Jika dibenarkan, bagaimana cara menasionalisasi perusahaan swasta-asing? Jika tidak, bagaimana cara negara mengubah hak milik umum atau negara yang dikuasai asing? 

Jawab: 

Nasionalisasi, dalam fikih disebut ta’mim, yaitu mengubah kepemilikan individu, yang berkaitan dengan kepentingan umum, untuk dijadikan hak milik umum.[1] Nasionalisasi ini terjadi akibat praktik sistem Kapitalisme, ketika terjadi privatisasi atas kepemilikan umum dan negara, sehingga nasionalisasi diperlukan untuk mengembalikan kepemilikan umum dan negara. Sementara di dalam Islam, seluruh bentuk kepemilikan telah diatur dan ditetapkan dengan hukum syara’ yang sangat jelas, sehingga privatisasi atas kepemilikan publik atau negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum. Karena itu, pada dasarnya, Islam tidak mengenal nasionalisasi. Sebab, nasionalisasi ini tak lebih merupakan praktik tambal-sulam khas sistem Kapitalis.  Konsep nasionalisasi juga sangat berbeda dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, status hukum kepemilikan itu bersifat tetap, bukan mengikuti keinginan negara atau siapapun. Karena itu, tidak ada satupun orang, badan atau negara yang bisa mengubah status kepemilikan ini. Rasulullah saw. pernah menyatakan:

  لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ 

“Tidaklah halal bagi seseorang untuk mengambil tongkat saudaranya, dengan tanpa kerelaan hatinya.” (Hr. Ahmad) 

Jika mengambil tongkat orang lain saja harus dengan kerelaan hatinya, maka mafhum muwafaqah-nya, lebih-lebih yang lebih berharga daripada tongkat. Hadits ini sekaligus menjelaskan perlindungan Islam terhadap hak milik individu.    

Dari sini juga bisa disimpulkan, bahwa nasionalisasi bukan merupakan hak milik umum, juga bukan merupakan hak milik negara, bahkan juga bukan merupakan hukum syara’. Jika nasionalisasi tidak ada dalam Islam, bahkan bukan merupakan hukum syara’, lalu bagaimana cara negara Khilafah kelak mengembalikan hak-hak milik umum atau negara yang telah dikuasasi oleh asing akibat privatisasi yang pernah dilakukan oleh rezim sebelumnya? 

Pertama, harus dibedakan, antara perusahaan (syarikah) atau badan hukum yang mengelola usaha, dan industri yang menghasilkan produk (barang/jasa). Terkait dengan perusahaan (syarikah) atau badan hukum yang mengelola usaha yang masuk dalam kategori kepemilikan umum, yaitu barang-barang yang tabiatnya tidak bisa dimonopoli oleh individu, barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau barang-barang yang memang volumenya besar; seperti minyak, emas, gas, air; sebut saja, seperti Exxon Mobil, Freeport, Lapindo, PDAM, dan lain-lain, maka kepemilikan individu (swasta), baik asing maupun domestik, dalam konteks ini harus dibatalkan. Karena semuanya tadi tidak boleh dimiliki oleh individu (swasta). Rasulullah saw. bersabda:

  اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga perkara: padang, air dan api.” (Hr. Abu Dawud dan Ibn Majah) 

Kedua, bentuk perseroan yang bertentangan dengan syariat dengan sendirinya harus dibatalkan. Demikian halnya, seluruh saham yang telah dibeli oleh swasta, baik domestik maupun asing, harus dibatalkan, dan dikembalikan sesuai dengan harga yang pernah mereka bayar. Dengan kata lain, uang pokoknya saja yang dikembalikan.  

Alternatif kedua, seluruh aset perusahaan tersebut dibagi berdasarkan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Kecuali, barang yang mereka kelola, yang nota bene berstatus sebagai hak milik umum, maka barang tersebut tidak bisa dibagi. Hanya saja, mana yang akan dipilih oleh khalifah, semuanya diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah. 

Ketiga, perusahaan pengelolanya, layaknya sebuah institusi pengelola tetap dipertahankan, hanya bentuknya bukan lagi perseroan yang bertentangan dengan syariat. Selanjutnya, pengelolaanya diserahkan kepada negara, sebagai wakil dari umat, selaku pemilik atas kepemilikan umum tersebut.  Hal yang sama juga berlaku untuk industri yang memproduksi barang-barang yang tabiatnya tidak bisa dimonopoli oleh individu; barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau barang-barang yang memang volumenya besar, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu, maka penguasaan individu (swasta), baik asing maupun domestik, atas industri seperti ini harus dibatalkan. Seperti industri petrokimia, pertambangan besi, batubara, dan sebagainya. Selain nas hadits di atas, juga berlaku kaidah fikih:

 اَلْمَصْنَعُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَادَّةِ الَّتِيْ يَصْنَعُهَا  

“Industri itu status hukumnya mengikuti hokum barang (jasa) yang diproduksinya.”  

Maka, semua bentuk kepemilikan individu (swasta), baik asing maupun domestik, atas industri yang memproduk barang milik umum, harus dibatalkan, dan dikembalikan kepada negara sebagai pemegang amanat umat, yang menjadi pemilik hak milik umum tersebut. Maka, negaralah yang akan mengambil alih industri-industri ini, dan mengelolanya. Karena itu, seluruh investasi atau aset yang dimiliki oleh individu (swasta), baik asing maupun domestik, tersebut akan dikembalikan.  

Selain perusahaan dan industri di atas, ada juga bentuk perusahaan yang statusnya dihukumi sebagai hak milik umum, karena memanfaatkan fasilitas milik umum, seperti Telkom, PLN, PJKA, Busway, dan sebagainya. Semua perusahaan ini memanfaatkan jalan milik umum, maka kalau perusahaan tersebut dikuasai atau dimiliki oleh individu (swasta), baik asing maupun domestik, harus dibatalkan. Karena pengkhususan hak milik umum kepada individu (swasta), baik asing maupun domestik, itu tidak diperbolehkan, kecuali untuk negara. Nabi saw. bersabda:

 لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ  

“Tidak ada pengkhususan (proteksi atas hak milik umum), kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya.” (Hr. Abu Dawud) 

Setelah itu, pengelolaannya diserahkan kepada negara sebagai pemegang amanat umat, selaku pemilik hak milik umum. Hanya saja, sekali lagi, apapun kebijakan yang akan ditempuh oleh negara khilafah, khalifah tentu lebih tahu. Karena, kelak khalifah adalah seorang mujtahid, yang di tangannya seluruh kewenangan itu akan dikembalikan. Wallahu a’lam. (Hafidz Abdurrahman)

---

[1]  Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, Dar an-Nafa’is, Beirut, cet. I, 1996, hal. 97-98.

Bagaimana status harta perampok kekayaan negara, dan harta-harta pejabat yang diperoleh dengan cara haram? Bolehkah harta tersebut dimanfaatkan?  

Jawab:

Harta, pada dasarnya, tidak bisa dikategorikan halal atau haram dengan sendirinya. Tetapi kategori itu baru ada karena faktor cara yang digunakan untuk mengumpulkan harta (kaifiyah yuhazu fiha al-mal). Jika caranya dibenarkan oleh syariat; misalnya, cara-cara yang lazim digunakan untuk mendapatkan harta (asbab at-tamalluk) yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti bekerja (menghidupkan tanah mati, mengeluarkan isi perut bumi, berburu, jasa broker, mudharabah, musaqat dan jasa kontrak), waris, kebutuhan akan harta karena terdesak, pemberian negara, harta yang diperoleh tanpa kompensasi, maka status harta tersebut halal. Tentu, karena seseorang mengumpulkan harta tersebut dengan cara yang dibenarkan syariah. Namun, jika caranya tidak ditetapkan oleh syariah, misalnya, syariah menyatakan sebaliknya, maka saat itu status harta tersebut haram. Dengan kata lain, karena orang tersebut mengumpulkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah. Karena itu, harta yang dimiliki dengan salah satu sebab kepemilikan (sabab at-tamalluk) yang sah menurut syariah, atau dimiliki melalui proses pengelolaan (kaifiyyah at-tasharruf) yang syar’i, yang memang dibenarkan oleh syariah untuk mengembangkan harta, maka dalam kedua kategori ini, harta tersebut statusnya halal. Dengan kata lain, status pengumpulannya sah menurut ketentuan syariah. Namun, jika menyalahi kedua cara tersebut, yaitu sebab kepemilikan atau pengelolaan kepemilikan, maka status harta tersebut haram. Karena, cara pengumpulannya tidak syar’i,  baik telah dinyatakan terlarang oleh pembuat syariah (as-syari’), seperti ghashab atau mencuri, ataupun yang dinyatakan bertentangan, seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Maka, semuanya merupakan cara yang diharamkan, serta cara pengumpulan harta yang tidak dibenarkan syariah. Harta yang dimiliki dengan cara tersebut juga merupakan harta yang diharamkan.  

Inilah ketentuan umum tentang status hukum harta kekayaan seseorang, dimana halal dan haramnya ditentukan oleh cara (kaifiyyah wa asbab) yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengembangkannya. Khusus mengenai kekayaan para penguasa, pejabat dan pengawai negeri yang diperoleh dengan cara haram, secara umum disebut mal al-ghulul, baik yang diperoleh dari kekayaan negara maupun rakyat. Harta haram tersebut bisa dikategorikan berdasarkan cara (proses) pengumpulannya, antara lain, sebagai berikut:

1.  Risywah (suap): Setiap harta yang diberikan kepada kepala negara, kepala daerah, hakim, jaksa atau pegawai negeri biasa agar urusan yang harus mereka selesaikan dapat diselesaikan, yang semestinya untuk itu tidak harus membayar. Pendapatan penguasa, pejabat dan pengawai negeri dari jalan seperti ini hukumnya haram.[1] Suap bisa terjadi sebagai kompensasi untuk: (1) memenuhi urusan tertentu, yang harus dipenuhi oleh penguasa, pejabat atau pengawai negeri, yang seharusnya tanpa kompensasi; (2) tidak memenuhi urusan tertentu, yang harus dipenuhi oleh penguasa, pejabat atau pengawai negeri; (3) melakukan aktivitas yang menghalangi negara untuk melaksanakan urusan tertentu.
2.  Hadiah dan hibah: Setiap harta yang diberikan kepada kepala negara, kepala daerah, hakim, jaksa atau pegawai negeri biasa sebagai hadiah atau hibah, dalam rangka memenuhi urusan tertentu bila tiba saatnya. Status hadiah dan hibah ini pun sama dengan suap. Hukumnya haram, sebagaimana larangan Nabi terhadap Ibn al-Utabiyyah, dalam hadits Bukhari dan Muslim dari Abi Hamid as-Sa’idi.[2]
3. Harta yang diperoleh karena faktor kedudukan dan kekuasaan dengan cara paksa: Harta yang dikuasai oleh para penguasa, pejabat, kroni dan kerabat mereka, termasuk pengawai negeri biasa dengan memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya, baik bersumber dari harta dan tanah negara, maupun harta dan tanah rakyat. Ini juga termasuk harta haram. Berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim.[3]
4. Komisi (samsarah wa ‘amulah): Harta yang dikumpulkan oleh para penguasa, pejabat, kroni dan kerabat mereka, termasuk pengawai negeri biasa sebagai komisi dari perusahaan asing, nasional atau individu, sebagai kompensasi dari kesepakatan atau transaksi antara negara dengan mereka. Ini juga termasuk harta haram. Berdasarkan hadits Mu’adz bin Jabal.
5.  Korupsi (ikhtilas): Harta negara yang dikorupsi oleh para penguasa, pejabat dan pengawai negeri biasa, yang berada di bawah kontrol dan pengelolaan mereka untuk melakukan aktivitas atau menjalankan proyek tertentu. Ini juga termasuk harta haram.
6. Harta haram lainnya: Seperti harta yang diperoleh dari hasil riba, judi atau investasi yang diharamkan.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah harta-harta haram tersebut boleh dimanfaatkan? Jika boleh, lalu siapa yang boleh memanfaatkan, dan bagaimana cara memanfaatkannya?

Dalam hal ini ada empat pendapat. Pertama, pendapat Imam as-Syafi’i, yang menyatakan bahwa harta haram tersebut sama sekali tidak boleh dimanfaatkan. Menurutnya, harta tersebut hanya boleh disimpan dan dibiarkan. Kedua, pendapat al-Fudhail bin ‘Iyadh, yang menyatakan, bahwa harta tersebut tidak boleh dimanfaatkan, dan harus dibuang ke laut atau dimusnahkan. Ketiga, Pendapat Ibn Rajab al-Hanbali, yang menyatakan, bahwa harta tersebut hanya boleh disedekahkan.[4] Keempat, pendapat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Syaikh Abd al-Qadim Zallum, yang menyatakan bahwa harta tersebut boleh dimanfaatkan, tergantung caranya, apakah dibenarkan oleh syariah atau tidak. Alasannya, karena harta tersebut tidaklah haram atau halal dengan sendirinya, dan terus-menerus. Namun, yang menyebabkan haram atau halal adalah cara memanfaatkan dan mengumpulkannya.[5]  Menurut saya, pendapat Imam as-Syafi’i memang paling aman. Tetapi, ini bertentangan dengan fakta harta yang hukum asalnya untuk dimanfaatkan. Karena itu, pendapat ini pun, menurut hemat saya, kurang tepat. Yang lebih ekstrim lagi adalah pendapat al-Fudhail. Karena bukan saja harta haram tersebut tidak boleh dimanfaatkan, melainkan harus dibuang ke laut dan dimusnahkan. Menurut Ibn Rajab, pandangan ini justru menyalahi larangan Nabi untuk tidak menyia-nyiakan dan merusak harta benda. Sementara pendapat Ibn Rajab sendiri, yang menyatakan bahwa harta haram tersebut boleh dimanfaatkan untuk sedekah, menurut saya, juga merupakan pendapat yang lemah. Karena sedekah bukan merupakan bentuk tasharruf (pemanfaatan harta) yang dibenarkan oleh syariah kepada tuan harta tersebut.[6]

Karena itu, pendapat yang paling kuat adalah pendapat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Syaikh Abd al-Qadim Zallum, bahwa harta tersebut boleh di­manfaatkan, tetapi harus dengan cara pemanfaatan yang dibenarkan oleh syariah. Dalam hal ini, syariah telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1.  Suap (risywah), hadiah, hibah, komisi (samsarah wa ‘amulah) dan korupsi (ikhtilas): Harta-harta ini harus diserahkan oleh tuannya —sengaja saya tidak sebut mereka sebagai pemilik, karena memang mereka bukan pemiliknya, dan harta tersebut juga bukan hak milik mereka— kepada Baitul Mal negara Khilafah, atau disita oleh negara Khilafah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setelah itu, status harta tersebut telah menjadi harta kekayaan negara, dan Khalifah berhak menyalurkan kepada siapapun warga negara yang memang berhak untuk mendapatkannya. Pada saat itu, harta tersebut pun statusnya berubah menjadi halal bagi siapapun warga negara yang mendapatkannya. Karena pemberian (santunan) negara merupakan cara mendapatkan harta yang dibenarkan oleh syariah.     
2.  Harta yang diperoleh karena faktor kedudukan dan kekuasaan, yang diperoleh dengan cara-cara pemaksaan, serta harta haram lainnya. Dalam hal ini, harus dilihat terlebih dahulu: Jika harta tersebut diketahui pemiliknya, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak diketahui, maka harta tersebut harus disita dan diserahkan kepada Baitul Mal negara Khilafah.

Setelah itu, otoritas pemanfaatannya menjadi hak dan otoritas Khalifah. Dan, siapapun warga negara yang mendapatkanya sebagai pemberian (santunan) negara, maka harta tersebut pun halal baginya.

Inilah ketentuan syariah, yang terkait dengan pemanfaatan (tasharruf) harta haram para penguasa dan pejabat negara, serta pengawai negeri. Semuanya tadi akan bisa direalisasikan di tangan seorang Khalifah yang melaksanakan syariah Islam. Wallahu a’lam bi as-shawab. (Hafidz Abdurrahman) 

[1]  Lihat, H.R. at-Tirmidzi dari Abdullah bin ‘Amru; H.R. Ahmad dari Tsauban; dan H.R. Abu Dawud dari Abu Hurairah.

[2]  Lihat, H.R. Bukhari, no. 6639; H.R. Muslim, no. 3413; H.R. Ahmad, no. 22492.

[3]  Lihat, H.R. Bukhari, no. 2959; H.R. Muslim, no. 3022.

[4] Lihat, Dr. Musthafa al-Bugha wa Muhyiddin Mistu, al-Wafi fi Syarh al-Arba’in an-Nawawiyyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, cet. XIV, 2004, hal. 82.

[5] Lihat, Jawab-Soal yang dikeluarkan tanggal ; Syaikh Abd al-Qadim Zallum, al-Amwal fi Daulat al-Khilafah, Dar al-‘Ilm li al-Malayin, Beirut, cet. III, 1988, hal. 111-116.

[6] Imam al-Qurthubi juga berpendapat, bahwa harta haram tidak boleh dimanfaatkan, termasuk disedekahkan. Karena sedekah merupakan bentuk pemanfaatan (tasharruf). Sementara tasharruf hanya boleh dilakukan terhadap harta yang halal. Lihat, Ibn Hajar, Fath al-Bari, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 1379, juz III, hal. 279.

Jawab:
Ahlus Sunnah wal Jamaah, secara harfiah, berarti orang yang berpegang dan mengikuti tuntunan dan kelompok Nabi saw. Sebab, secara harfiah sunnah berarti tharîqah (tuntunan), maslak (rute yang dilalui) dan mawrid (sumber air); [1] juga bisa berarti tharîqah mahmûdah mustaqîmah (tuntunan yang terpuji dan lurus). Karena itu, Fulan disebut Ahlus Sunnah, maksudnya adalah orang yang menjadi pengikut tuntunan yang terpuji dan lurus [2].  Mereka inilah yang juga disebut ahl al-haq (pengikut kebenaran), lawan dari ahl al-ahwa’ (pengikut hawa nafsu) [3].  Ahlus Sunnah juga bisa berarti orang yang mengikuti sunnah Nabi saw., lawan dari ahl al-bid‘ah. Hanya saja, penggunaan istilah Ahlus Sunnah kemudian mengalami reduksi sedemikian rupa setelah istilah ini diadopsi oleh Ahli Kalam hingga hanya berlaku untuk tiga kelompok yang menjadi pengikut: Maturidi, Asy’ari, Thahawi; ditambah Salafi (pengikut Ibn Taimiyah). Prof. Rawwas Qal’ah Ji, misalnya, dalam Mu‘jam Lughât al-Fuqahâ’ menyatakan, bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang dalam berakidah terikat dengan al-Quran dan as-Sunnah, bukan pandangan para filosof. Mereka kembali kepada tiga kelompok, yaitu para pengikut Maturidi al-Hanafi (w. 333 H), para pengikut Asy’ari (w. 330 H) dan pengikut Salafi yang digagas oleh Ibn Taimiyah (w. 728 H) [4].Karena itu, istilah Ahlus Sunnah telah mengalami transmisi dari istilah umum untuk semua orang—termasuk mazhab yang mengikuti tuntunan Nabi saw. dan para Sahabat—menjadi istilah khas; hanya dibatasi untuk mazhab tertentu dalam akidah, fikih dan siyâsah. Dulu orang-orang NU, misalnya, mengklaim dirinyalah Ahlus Sunnah, karena mereka menggariskan akidahnya mengikuti Asy’ari dan Maturidi. Mereka menganggap Muhammadiyah bukan Ahlus Sunnah karena tidak mengikuti kedua mazhab tersebut. Sebaliknya, Muhammadiyah pernah menganggap orang-orang NU sebagai ahl al-bid‘ah, dan karenanya tidak layak disebut Ahlus Sunnah; yang layak disebut Ahlus Sunnah hanya orang-orang Muhammadiyah. Klaim seperti ini bisa terjadi, karena masing-masing membangun klaim dengan pijakan dan paradigma yang berbeda. Satu pihak menganggap Ahlus Sunnah sebagai mazhab tertentu sehingga siapa saja yang tidak mengikuti mazhab tersebut dianggap bukan  Ahlus Sunnah. Pihak lain menganggap Ahlus Sunnah bukan sebagai mazhab tertentu, tetapi sebagai tuntunan Nabi saw. yang harus diikuti, sehingga siapa saja yang menyimpang dari tuntunan tersebut disebut ahl al-bid‘ah, bukan Ahlus Sunnah. Dengan kata lain, Ahlus Sunnah menurut Muhammadiyah adalah istilah umum, bukan khusus untuk mazhab tertentu. Sebaliknya, menurut NU, Ahlus Sunnah adalah istilah khas, yang merujuk pada mazhab tertentu.Dalam teori usul fikih, istilah tersebut bisa dikategorikan sebagai haqîqah ‘urfiyyah (makna hakiki menurut konvensi). Ada yang khâshash, atau konvensi tertentu, seperti konvensi Ahli Kalam, sehingga istilah tersebut disebut haqîqah ‘urfiyyah khâshah ‘inda al-mutakallimîn. Namun, ada juga yang bersifat ‘âmmah, atau konvensi umum, sehingga bisa disebut haqîqah ‘urfiyyah ‘âmmah. Nah, dalam kasus NU dan Muhammadiyah, bisa disimpulkan, bahwa NU menggunakan istilah tersebut dalam konteks haqîqah ‘urfiyyah khâshah, sementara Muhammadiyah menggunakannya dalam konteks haqîqah ‘urfiyyah ‘âmmah.

Karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, bahwa sifat orang Mukmin yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah:

Siapa saja yang bersaksi, bahwa tidak ada tuhan melainkan hanya Allah Swt., tiada sekutu bagi-Nya, serta Muhammad saw. adalah hamba dan Rasul-Nya. Dia juga mengakui semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul, tidak ada sedikitpun keraguan dalam keimanannya. Dia tidak mengkafirkan satu orang pun yang masih bertauhid karena satu dosa. Dia mengharapkan semua perkara yang hilang darinya kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan menyerahkan urusannya hanya kepada-Nya. Dia meyakini bahwa apa saja berjalan menurut qadha’ dan qadar Allah, semuanya, baik dan buruknya. Dia juga mengharapkan kebaikan untuk umat Muhammad dan mengkhawatirkan keburukan menimpa mereka. Tak seorang pun umat Muhammad masuk surga dan neraka karena kebaikan yang dilakukannya, dan dosa yang diperbuatnya, sampai Allah SWT-lah yang memasukan ciptaan-Nya sebagaimana yang Dia kehendaki. Dia mengetahui hak orang salaf yang telah dipilih oleh Allah untuk menyertai Nabi-Nya. Dia mendahulukan Abu Bakar, Umar dan Utsman serta mengakui hak Ali bin Abi Thalib, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqash, Said bin Zaid bin Amr bin Nufail atas para Sahabat yang lain. Merekalah sembilan orang yang telah bersama-sama Nabi saw. berada di atas Gunung Hira’. Dia menceritakan keutamaan mereka dan menahan diri terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Dia shalat Idul Fitri dan Adha, Khauf, shalat berjamaah dan Jumat bersama semua pemimpin, baik yang taat maupun zalim. Dia mengusap dua sepatu ketika bepergian dan ketika tidak, meng-qashar shalat ketika bepergian. Dia meyakini al-Quran kalam Allah, dan diturunkan, bukan makhluk. Dia meyakini bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Dia meyakini bahwa jihad tetap berlanjut sejak Allah mengutus Muhammad saw. hingga sisa generasi terakhir yang memerangi Dajjal, saat tak akan ada yang bisa mencelakakan mereka kezaliman orang yang zalim. Dia menyatakan, bahwa jual-beli halal hingga Hari Kiamat sesuai dengan hukum Kitab dan Sunnah. Dia shalat jenazah dengan empat takbir dan mengurus umat Islam dengan baik. Dia tidak melakukan perlawanan terhadap mereka dengan pedang Anda. Jangan berperang karena fitnah. Diamlah di rumah Allah. Dia mempercayai azab kubur; mengimani Malaikat Munkar-Nakir; meyakini adanya telaga, syafaat; meyakini bahwa orang-orang yang mempunyai tauhid akan keluar dari neraka setelah mereka diuji, sebagaimana sejumlah hadis telah menyatakan hal ini dari Nabi saw. Kita mengimaninya, dan tidak perlu banyak contoh untuk semuanya tadi. Inilah yang disepakati oleh para ulama dari berbagai penjuru dunia. [5]

Dengan demikian, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak identik dengan mazhab tertentu, tetapi siapa saja yang memenuhi kualifikasi di atas. Maksud dari Imam Ahmad di atas, menurut Qadhi Iyadh, adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa saja yang meyakini mazhab ahli hadis. Karena itu, menurut Ibn Abd al-Barr, mereka adalah para ahli hadis dan fikih. [6]  Bahkan menurut Ibn Hajar, mereka adalah semua ahli ilmu syariah. [7] An-Nawawi juga menyatakan, bahwa boleh jadi kelompok ini berserakan di antara berbagai ragam kaum Mukmin; ada yang pemberani dan pasukan perang; ada yang ahli fikih, hadis, zuhud, dan orang-orang yang memerintahkan kemakrufan serta mencegah kemunkaran; ada juga ahli kebaikan yang lain. Tidak mesti, mereka terkumpul di satu tempat. Sebaliknya, boleh jadi mereka berserakan di berbagai belahan bumi. [8]

Wallâhu a’lam. (Hafidz Abdurrahman) []

Catatan Kaki:

1. Ibn Manzhur, Lisân al-’Arab, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., XIII/226.
2. Ibid, 226.
3. Al-Jurjani, At-Ta‘rifât, Dar al-Bayan li at-Turats, ed. Ibrahim al-Abyari, t.t., 57-58.
4. Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Ji, Mu‘jam Lughât al-Fuqahâ’: ‘Arabi-Injelizi-Ifrinji, Dar an-Nafa’is, Beirut, cet. I, 1996, hlm. 76.
5. Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad, al-Maqshad al-Arsyad fi Dzikr Ashhab al-Imam Ahmad, Maktabah ar-Rusyd, Riyadh, cet. I, 1990, II/336-339.
6. Ibn ‘Abd al-Barr, at-Tamhid li Ibn ‘Abd al-Barr, ed. Mustafa ‘Alawi, Wizarah ‘Umum al-Auqaf, Maroko, 1387, V/115.
7. Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bâri fî Syarh Shahîh al-Bukhârî, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 1379, XIII/316.
8. Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri, Abu al-Ala, Tuhfah al-Ahwadzi, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, t.t., VI/360.

Ada yang berpendapat bahwa Khilafah tidak akan tegak, kecuali dengan jihad. Benarkah demikian? Apakah jihad juga merupakan metode dakwah?

Jawab:

Pertama: harus didudukkan dulu, bahwa dakwah, jihad dan Khilafah adalah tiga hukum syariah yang sama-sama wajib atas setiap kaum Muslim. Meskipun ketiganya sama-sama wajib atas kaum Muslim, masing-masing merupakan hukum syariah yang berbeda; sekalipun satu sama lain saling terkait. Ini sebagaimana karakteristik hukum syariah secara umum; satu sama lain tidak bisa dipisah, karena merupakan satu kesatuan sistem. Namun, mencampuradukkan satu-sama lain juga tidak proporsional.

Kedua: syariah menetapkan bahwa jihad tidak lain kecuali berperang di jalan Allah dalam rangka menjunjung tinggi kalimah-Nya, baik secara langsung maupun tidak. Inilah pendapat jumhur fukaha, termasuk empat mazhab.1 Memang, ada sejumlah ayat makkiyah yang menyebut kata jihad, yang notabene turun sebelum turunnya perintah berperang, yaitu: QS al-’Ankabut [29]: 6, 8 dan 69, Luqman [31]: 15, dan an-Nahl [16]: 110. Namun, dalam ayat-ayat tersebut—kecuali dalam QS an-Nahl [16]: 110—kata jihad berkonotasi bahasa (al-ma‘na al-lughawi), yaitu mengerahkan seluruh kemampuan.2 Adapun dalam kasus QS  an-Nahl [16]: 110, kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini adalah ayat Madaniyah yang terdapat di dalam surah Makkiyah.3 Dengan kata lain, konotasi kata jihad di dalam surat-surat Makkiyah tersebut tidak seperti yang dikemukakan oleh al-Buthi, yang menurutnya bisa juga berarti dakwah.

Ketiga: jihad mempunyai metode, hukum dan adab yang khas. Di antara metodenya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, yang menyatakan bahwa jihad harus dilakukan sebagai alternatif terakhir, yaitu setelah kaum kafir yang hendak diperangi tidak mau menerima dakwah (ajakan) untuk memeluk Islam, atau tunduk di dalam pemerintahan (Khilafah) Islam, dengan kewajiban membayar jizyah.4 Ini dipertegas oleh hadis lain, yaitu riwayat ath-Thabrani dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dakwah merupakan salah satu metode yang harus ditempuh, sebelum berjihad.5 Namun, tidak berarti bahwa dakwah sama dengan jihad, dan begitu sebaliknya; meski dua-duanya merupakan hukum syariah yang terkait dengan metode untuk mengemban dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Yang benar, masing-masing tetap wajib atas kaum Muslim, sesuai dengan peruntukan dan proporsinya.

Keempat: dakwah, meski sama dengan jihad sebagai hukum syariah yang terkait dengan metode untuk mengemban dan menyebarkan Islam, peruntukan dan proporsinya berbeda. Dakwah adalah metode untuk mengubah pemikiran, perasaan dan sistem kufur yang ada di tengah masyarakat, agar menjadi pemikiran, perasaan dan sistem Islam; sementara pemikiran, perasaan dan sistem itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat non-fisik. Karena itu, Allah memerintahkan:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (QS an-Nahl [16]: 125).

Menyeru ke jalan Tuhanmu—dengan hikmah, maw‘izhah hasanah dan mujâdalah billati hiya ahsan—adalah menyeru ke jalan Allah (dakwah) dengan menggunakan kekuatan intelektual. Sebab, hikmah yang dimaksud di sini adalah argumentasi logis; maw‘izhah hasanah adalah menyeru akal dengan mempengaruhi hati, dan menyeru hati dengan mempengaruhi akal; sementara mujadalah billati hiya ahsan adalah meruntuhkan logika dan argumentasi lawan, dengan membangun logika dan argumentasi yang baru. Dengan kata lain, perintah dakwah tersebut merupakan perintah yang terkait dengan aktivitas non-fisik, yaitu aktivitas intelektual.

Kelima: Khilafah adalah hukum syariah yang terkait dengan kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan hukum Islam di dalam negeri dan mengemban Islam ke seluruh dunia. Khilafah juga merupakan entitas politik Islam yang berfungsi untuk melaksanakan semua pemahaman, standarisasi dan keyakinan Islam yang telah diterima dan diyakini oleh umat Islam. Sebagai pelaksana pemahaman, standarisasi dan keyakinan Islam yang telah diterima dan diyakini oleh umat Islam, entitas politik tersebut tidak mungkin terwujud, kecuali setelah pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang telah diterima dan diyakini oleh umat saat ini berubah: dari pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang tidak bersumber dan bertentangan dengan Islam menjadi pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang bersumber dan sesuai dengan Islam. Karena itu, aktivitas menegakkan Khilafah juga bukan merupakan aktivitas fisik, melainkan aktivitas intelektual dan politik.

Dari fakta-fakta di atas, dengan mudah bisa disimpulkan, bahwa dakwah untuk menegakkan kembali Khilafah adalah dakwah yang bersifat intelektual (fikriyyah) dan politik (siyâsiyyah). Selain itu, fakta sirah Rasulullah saw. juga menunjukkan hal yang sama. Meski didukung oleh orang-orang berpengaruh (ashhab fa’aliyyah), seperti Umar, Hamzah, Abu Bakar as-Shiddiq, dan lain-lain, juga orang-orang yang mempunyai kekuatan (ahl al-quwwah) seperti suku Aus dan Khazraj, Rasulullah saw. tidak pernah melakukan perlawanan secara fisik, sekalipun mereka siap dan mampu melakukannya. Padahal dakwah Nabi saw. ketika itu menghadapi fitnah, ujian bahkan pemboikotan secara fisik. Satu-satunya alasan Nabi saw., bukan karena tidak mampu, tetapi karena Beliau berpegang teguh pada perintah dan larangan Allah. Pada saat itu, belum ada perintah untuk melakukan perlawanan (berperang). Pada saat yang sama, sepanjang 13 tahun di Makkah, Nabi saw. terus-menerus melakukan aktivitas intelektual dan politik. Inilah karakteristik dakwah Rasulullah saw.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa jihad bukanlah  metode dakwah untuk menegakkan Khilafah. Jika ada yang berpendapat bahwa Khilafah tidak akan tegak kecuali dengan jihad, maka pendapat ini bertentangan dengan fakta jihad, dakwah dan Khilafah itu sendiri. Selain itu, ia juga bertentangan dengan metode dakwah Rasul untuk mewujudkan Negara Islam yang pertama di Madinah. Betul bahwa dakwah, jihad dan Khilafah adalah hukum syariah yang sama-sama wajib bagi setiap Muslim. Namun, masing-masing ada peruntukan dan proporsinya sendiri-sendiri; meski ketiga-tiganya saling terkait satu sama lain. Wallâhu a‘lam. 

Catatan Kaki:

1. Ibn ‘Abidin, Hâsyiyah Ibn ‘Abiddîn, III/336; al-Kasani, Badai’ as-Shanai’, VII/97; as-Syaikh Muhammad ‘Ilyasy, Manh al-Jalîl, Mukhtashar Sayyidi Khalîl, III/135; Ibn Qudama, Al-Mughni,  X/375; as-Syirazi, Al-Muhadzdzab, II/227. 

2. Muhammad Khair Haikal, Al-Jihâd wa al-Qitâl fî as-Siyâsah as-Syar‘iyyah, I/40. 

3. Ath-Thabari, Tafsîr ath-Thabari, X/65. 

4. HR Muslim, Shahîh Muslim, no. hadits 3261. 

5. Al-Haitsami, Majma‘ az-Zawâ’id, V/305. Beliau berkomentar, rijal hadisnya tsiqqah (terpercaya).

Banyak pertanyaan seputar Islam sebagai agama dan ideologi. Ada yang menyatakan, Islam adalah agama, bukan ideologi. Ada juga yang menyatakan, Islam adalah agama sekaligus ideologis. Mana yang benar?

Jawab:

Harus diakui, istilah ideologi adalah istilah baru, setelah munculnya ideologi dunia, seperti Kapitalisme dan Sosialisme. Bagi Islam dan kaum Muslim, istilah ideologi ini merupakan istilah serapan, seperti istilah ‘aqîdah, dharîbah, dustûr (UUD) dan qânûn (UU) pada zaman masing-masing ketika istilah tersebut muncul pertama kali, dan diadopsi oleh kaum Muslim. Istilah ‘aqîdah, misalnya, sekalipun tidak digunakan dalam nas-nas al-Quran dan as-Sunnah, pada akhirnya bisa diterima oleh kaum Muslim, setelah digunakan oleh para ulama ushuluddin pada pertengahan abad ke-6 H.1 Istilah ini merupakan padanan dari kata îmân, yang digunakan baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Demikian halnya penggunakan istilah dharîbah, digunakan oleh para fukaha kaum Muslim kira-kira pada abad ke-8 H.2 Hal yang sama juga terjadi dalam kasus dustûr dan qânûn, yang digunakan pada abad ke-18 H, setelah negara-negara Eropa mulai bangkit serta membuat UUD dan peraturan perundang-undangan. Istilah UUD dan peraturan perundang-undangan ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan istilah ad-dustûr wa al-qawânîn. Awalnya, istilah ini dipakai oleh para ulama bahasa untuk menulis buku yang berisi aturan bahasa, seperti kitab Dustûr al-Muntahâ atau Dustûr al-Mubtadi’.3

Dalam konteks penggunaan istilah ideologi, istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Arab dengan sebutan yang sama, yaitu idiyuluji, atau dengan sebutan yang berbeda, yaitu mabda’. Intinya adalah pemikiran paling mendasar, yang tidak dibangun dari pemikiran yang lain.4 Pemikiran seperti ini, menurut Muhammad Muhammad Ismail, hanya ada pada pemikiran yang menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan; serta apa yang ada sebelum dan setelahnya; juga hubungan antara alam, manusia dan kehidupan dengan apa yang ada sebelum dan setelahnya.5 Bagi kaum Muslim, pemikiran seperti ini adalah akidah Islam itu sendiri. Sebab, akidah Islam adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan; yaitu dari mana, untuk apa dan akan ke manakah alam, manusia dan kehidupan ini? Maka dari itu, tentu alam, manusia dan kehidupan itu tak lain merupakan ciptaan Allah, untuk mengabdi kepada-Nya, dan hanya kepada-Nyalah semuanya akan kembali. Manusia akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban setelah kematiannya di dunia, sementara yang lain tidak. Karena itu, sebelum kehidupan ini, ada Allah, Zat Yang Maha Pencipta, dan setelah kehidupan ini akan ada Hari Kiamat, dan hisâb. Agar semua proses kehidupan manusia itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, maka Allah menurunkan syariah (aturan) untuk kehidupan manusia, yang kelak juga akan dijadikan standar oleh Allah untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Inilah pemikiran mendasar, yang juga disebut fikrah kulliyah Islam. Pemikiran mendasar inilah yang juga disebut mabda’ atau idiyuluji. Inilah substansi ideologi, yaitu apa dan bagaimana ideologi itu sendiri.

Pertanyaan berikutnya, apakah setiap akidah agama bisa menjadi ideologi? Jawabannya tidak, bergantung: Pertama, apakah akidahnya adalah akidah yang rasional atau tidak? Kedua, apakah akidah tersebut bisa memancarkan sistem (nizhâm) atau tidak? Jika dari kedua pertanyaan tersebut jawabannya ya, atau dengan kata lain merupakan akidah rasional yang bisa memancarkan sistem, maka akidah tersebut bisa menjadi ideologi. Sebaliknya, jika tidak maka akidah tersebut pasti tidak akan bisa menjadi ideologi. Contohnya, akidah Yahudi maupun Nasrani. Kedua akidah ini tidak bisa menjadi ideologi, karena bukan merupakan akidah ‘aqliyyah, yang bisa memancarkan nizhâm. Ini berbeda dengan akidah Islam. Akidah Islam adalah akidah rasional yang bisa memancarkan nizhâm, yang bukan hanya sistem peribadatan saja, melainkan juga sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan semua sistem kehidupan yang lainnya.

Bukti lain bahwa Islam bisa menjadi ideologi adalah dari aspek keutuhan ajaran Islam, yang bukan hanya berisi gagasan, konsep atau pemikiran, yang disebut dengan fikrah (ide), tetapi juga berisi tharîqah (metode) bagaimana fikrah tersebut diterapkan, dipertahankan dan diemban ke seluruh dunia. Pada tataran konsep, misalnya, Islam bukan saja berisi akidah tentang keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Kiamat serta Qadha’ dan Qadar—yang baik dan buruknya berasal dari Allah; tetapi juga seluruh aturan yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam konteks ubudiah, muamalah maupun untuk mengurus dirinya sendiri (akhlak, makanan dan pakaian). Semua itu hanya bisa diwujudkan kalau ada metode untuk mewujudkannya, yaitu adanya partai yang memperjuangkan terwujudnya fikrah tersebut, dan adanya negara yang menerapkannya. Demikian halnya, semua itu bisa dipertahankan jika ada sanksi hukum dan negara yang mempertahankannya, berikut peranan partai politik dan umat yang mengontrolnya. Begitu juga, semua itu akan bisa diemban ke seluruh dunia jika ada dakwah, jihad dan negara yang mengembannya.

Karena itu, Islam bukan hanya agama, melainkan juga ideologi. Penggunaan ideologi ini untuk Islam tentu absah, dilihat dari substansinya; bukan dari aspek sumber, dari mana ideologi tersebut dihasilkan; akal atau wahyu? Sebab, pada aspek ini, persoalannya adalah persoalan sumber, bukan substansi. Artinya, dari aspek sumber ideologi, ideologi yang ada saat ini bisa dikategorikan menjadi dua: yaitu ideologi yang bersumber dari akal manusia dan ideologi yang bersumber dari wahyu. Islam adalah satu-satunya ideologi yang bersumber dari wahyu. Selain Islam, baik Kapitalisme, Solialisme maupun Komunisme adalah ideologi yang bersumber dari akal manusia. Hanya saja, sering ada kesengajaan untuk merancukan ideologi dari substansinya ke sumbernya. Akibatnya, Islam ditolak sebagai ideologi, dengan alasan, Islam adalah ajaran yang bukan bersumber dari akal manusia, melainkan dari wahyu Allah. Padahal konteks permasalahannya bukan disitu. Ini sebenarnya merupakan upaya penyesatan yang bertujuan untuk menolak Islam sebagai ideologi. Padahal dengan menolak Islam sebagai ideologi, sama saja dengan menolak Islam sebagai sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri. Tentu itu bertentangan dengan akidah Islam dan kaum Muslim, apapun mazhabnya.

Kita tidak yakin ada orang Islam yang berani melakukan itu, apalagi sampai lancang mengatakan, bahwa ideologi Islam adalah sumber konflik. Sebab, risikonya jelas: melawan akidah yang diyakininya, bahkan menginjak-injak fikih yang dipelajari dan diajarkannya sendiri; kecuali, jika dia menjadi kepanjangan tangan kaum imperialis penjajah untuk sengaja melemahkan Islam dan kaum Muslim, demi mendapatkan secuil kenikmatan dunia, yang belum tentu didapatkannya. Wallâhu a‘lam. d

Catatan Kaki:

1. Lihat, Lu’ayyi Shafi, Al-‘Aqîdah wa as-Siyasah: Ma‘âim Nazhariyyah ‘Ammah li ad-Dawlah al-Islâmiyyah, al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, cetakan I, 1996, hlm. 51.
   
2. Lihat, Imam as-Syafi’i, Al-Umm, Dar al-Ma’rifah, Beirut, cetakan III, 1393, IV/200. Beliau telah menggunakan istilah dharîbah tersebut untuk menyebut jizyah. Istilah ini kemudian digunakan oleh para fuqaha’ berikutnya, dan setelah itu bukan hanya untuk menyebut jizyah, tetapi menjadi istilah tersendiri untuk praktik pemungutan uang yang ditetapkan oleh negara kepada rakyatnya. Ibn Taimiyah menjelaskan, bahwa istilah dharîbah ini tidak memiliki batasan tersendiri dalam konteks bahasa, tetapi dikembalikan pada penggunaan berdasarkan konvensi kaum atau umat tertentu. Lihat, Majmu’ al-Fatawa, XIX/253.
   
3. Lihat, Shadiq Hasan al-Qanuji, Abjad al-‘Ulûm, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1978, III/259.
   
4. Lihat, Muhammad Muhammad Ismail, Al-Fikr al-Islâmi, Maktabah al-Waie, Beirut, 1958, hlm. 9-10.
   
5. Lihat, Ibid, hlm. 10.

Ketika DPR melakukan interpelasi, ada yang berpendapat, bahwa DPR telah melakukan fungsi kontrol (muhâsabah). Benarkah, dengan interpelasi tersebut, fungsi muhâsabah benar-benar telah dijalankan oleh DPR? Kalau tidak, lalu sejauh mana batasan muhâsabah yang harus dilakukan terhadap penguasa?

Jawab:

Dalam pemerintahan demokrasi yang menganut sistem presidentil, bukan parlementer, seorang presiden, mewakili lembaga eksekutif, mempunyai hak yang sama dengan parlemen, yang mewakili lembaga legislatif; sebagaimana peradilan, yang mewakili lembaga yudikatif. Dalam sistem tersebut, parlemen tidak mempunyai hak untuk mengajukan mosi tidak percaya sehingga bisa menjatuhkan pemerintah. Meski demikian, sebagai konsekuensi dari prinsip pembagian kekuasaan (sparating power), parlemen tetap merupakan balancing power (kekuatan penyeimbang), baik terhadap kekuasaan eksekutif maupun yudikatif.

Interpelasi, yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, adalah salah satu bentuk hak lembaga legislatif (DPR) itu sebagai balancing power. Dalam sistem presidentil, interpelasi diartikan sebagai hak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan atas kebijakan publik yang telah diambil dan dijalankan oleh lembaga eksekutif. Pertanyaannya, apakah dengan menggunakan hak interpelasi tersebut DPR benar-benar telah menjalankan fungsi muhâsabah (kontrol) sebagaimana yang dikehendaki oleh syariah?

Jawabannya: tentu belum. Mengapa? Karena muhâsabah adalah metode syariah yang telah dibawa oleh Islam untuk meluruskan penyimpangan penguasa dan mengembalikan-nya ke jalan yang benar. Parameter menyimpang atau tidak tentu saja syariah. Karena itu, fungsi muhâsabah bukan hanya hak bertanya, meminta penjelasan atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan penguasa, tetapi juga meliputi kewajiban untuk menghentikan penyimpangan (termasuk kezaliman), mengubah kemungkaran dan mengembalikannya pada jalan yang benar. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ رَأَى سُلْطَانًا جَائِرًا مُسْتَحِلاًّ لِحَرَمِ اللهِ نَاكِثًا لِعَهْدِ اللهِ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللهِ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلاَ قَوْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَدْخُلَهُ مَدْخَلَهُ»

Siapa saja yang melihat seorang penguasa yang zalim, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, menodai janji Allah, menyimpang dari sunnah Rasulullah saw., dan memerintah hamba Allah (sesama manusia) dengan dosa dan permusuhan, kemudian dia tidak mengubahnya, baik dengan ucapan maupun tindakan, maka telah menjadi hak Allah untuk memasukkannya di tempat yang sama. (HR at-Thabari dalam Târîkh-nya).

Jadi, tujuan muhâsabah adalah untuk mengubah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, dan mengembalikannya ke jalan kemakrufan. Ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan serta menyuruh kemakrufan dan mencegah kemungkaran; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS Ali ‘Imran [3]: 104).

Amar makruf dan nahi mungkar bukan hanya menampakkan ketidaksetujuan terhadap tindakan penguasa yang menyimpang, tetapi sekaligus membawa penguasa tersebut agar tetap terikat dengan perintah dan larangan Allah Swt.

Tugas dan fungsi muhâsabah ini juga merupakan tanggung jawab syariah, yang telah dipahami oleh para Sahabat dan kaum Muslim sejak Negara Islam berdiri pertama kali di Madinah. Mereka juga telah terbiasa melakukan muhâsabah kepada Rasulullah saw., antara lain seperti yang pernah dilakukan dalam kasus Shulh Hudaibiyyah (Perjanjian Hudaibiyah) dan pembagian ghanîmah Perang Hunain. Mereka pun telah melakukan muhâsabah terhadap para khalifah sepeninggal Nabi saw. Meski demikian, tak satu pun dari tindakan itu yang dinafikan oleh para Sahabat. Karena itu, selain sunnah Nabi, tugas dan fungsi muhâsabah ini juga telah menjadi kesepakatan di kalangan Sahabat (Ijmak Sahabat). Perhatikanlah, bagaimana ketegasan seorang Sahabat kepada Umar saat menjabat sebagai kepala negara (khalifah):

«لَوْ رَأَيْنَا فِيْكَ اِعْوِجَاجًا لَقَوَّمْنَاهُ بِحَدِّ سُيُوْفِنَا»

Kalau saja kami melihatmu melakukan penyimpangan maka kami pasti akan meluruskannya dengan pedang kami.

Kasus dukungan Pemerintah terhadap resolusi DK nomor 1747, yang notabene mendukung politik imperialisme negara-negara kafir adidaya untuk menghentikan hak Iran melakukan pengayaan uranium, dan penggunaan sanksi terhadapnya, jelas merupakan bentuk penyimpangan terhadap larangan Allah agar tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum Muslim; sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran surah an-Nisa’ (4): 141. Alasannya, karena resolusi ini jelas merupakan alat untuk mencampuri, memonitor dan mendikte urusan kaum Muslim, khususnya Iran. Resolusi ini juga merupakan legalitas negara-negara kafir imperialis tersebut untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran. Inilah makna dukungan Pemerintah terhadap resolusi tersebut. Karena itu, bentuk dukungan seperti ini jelas haram.

Jika demikian faktanya maka bentuk muhâsabah yang seharusnya dilakukan oleh DPR bukan hanya sekadar interpelasi, sebagaimana yang digambarkan di atas, tetapi harus lebih dari itu, yaitu mengoreksi kesalahan Pemerintah agar Pemerintah menghentikan dan mencabut dukungannya. Memang, ini merupakan bagian dari politik luar negeri, yang sebenarnya bisa dikembalikan pada faktor pengalaman (tajribah) dan kepiawaian (hibrah), sepanjang berkaitan dengan perkara yang mubah. Namun, jika ini terkait dengan hukum syariah yang bersifat mengikat, seperti menghalalkan yang haram, maka masalahnya tidak bisa dilihat dari aspek teknis (tajribah wa hibrah) semata, tetapi harus dilihat dari aspek hukumnya. Secara hukum, tindakan Pemerintah memberikan dukungan terhadap resolusi 1747 tersebut, menurut syariah Islam, jelas diharamkan, maka alasan teknis pun tidak bisa digunakan di sini. Karena itu, dalam ketentuan hukum Islam, pendapat DPR dalam hal ini bersifat mengikat, yang berarti wajib diikuti oleh Pemerintah; bukan hanya sekadar untuk didengarkan saja.

Hanya saja, kewenangan DPR, menurut syariah Islam, hanya sampai di situ. Setelah fungsi muhâsabah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas, DPR pun tidak bisa melakukan upaya lebih dari itu, seperti melakukan pemakzulan, misalnya. Pasalnya, tugas pemakzulan tersebut, menurut syariah Islam, bukan merupakan kewenangan DPR (Majelis Ummah), melainkan kewenangan Mahkamah Mazhalim. Mahkamah inilah yang diberi otoritas oleh syariah Islam untuk menghentikan kezaliman dan penyimpangan pemerintah, termasuk memberhentikan dan menggantikannya dengan orang lain yang lebih baik. Hanya saja, dalam sistem tatanegara seperti sekarang ini, tugas dan fungsi yang diperankan oleh Mahkamah Mazhalim tersebut tidak ada. Dalam konteks ini, tugas dan fungsi pemakzulan itu pun dikembalikan pada kehendak rakyat. Apalagi, konon penguasanya dipilih langsung oleh mereka. Wallâhu a‘lam. (Hafidz Abdurrahman)

Ada yang menyatakan, bahwa menentukan awal-akhir Ramadhan tidak harus dengan rukyat, tetapi bisa dengan hisab (perhitungan astronomi), sebagaimana yang digunakan dalam menentukan waktu shalat. Apakah memang boleh demikian? Jika tidak, mengapa? Bukankah hisab boleh digunakan dalam menentukan waktu shalat, berarti seharusnya boleh juga digunakan untuk menentukan awal-akhir Ramadhan?

Jawab:

Untuk menjelaskan boleh-tidaknya hal di atas, kami akan menjelaskan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Allah Swt. telah meminta kita agar beribadah sebagaimana yang Dia perintahkan. Jika kita beribadah kepada-Nya bukan dengan cara yang Dia perintahkan, berarti kita telah melakukan kesalahan meskipun apa yang kita lakukan itu kita anggap baik dan benar.

Kedua: Allah Swt. telah memerintahkan kita berpuasa dan berhari raya karena melihat hilal (rukyat al-hilal). Dia juga telah menjadikan rukyat sebagai sebab berpuasa dan berhari raya:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berhari rayalah kalian karena melihatnya. (HR. Muslim)

Jika kita telah melihat hilal Ramadhan, kita berpuasa; jika kita melihat hilal Syawal, kita pun berhari raya.

Ketiga: Jika kita tidak mampu melihat hilal Syawal, misalnya karena mendung benar-benar telah menyelimutinya, sekalipun hilal tersebut nyata-nyata ada, maka kenyataannya kita tidak akan berpuasa dan berhari raya karena alasan awal bulan. Sebab, hadisnya dengan tegas menyatakan:

فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ

Jika mendung telah menghalangi kalian maka sempurnakanlah (genapkanlah) hitungan bulan Sya‘ban. (HR Muslim)

Keempat: Allah Swt. tidak membebani kita untuk beribadah kepada-Nya dengan cara yang tidak Dia perintahkan. Misalnya, seandainya hisab (perhitungan astronomi) menyatakan bahwa besok secara pasti adalah bulan Ramadhan—dan pada zaman sekarang perhitungan astronomi bisa menetapkan posisi bulan sejak bulan tersebut lahir hingga bulan purnama, kemudian menyusut, serta menghitungnya dari waktu ke waktu—tetapi faktanya kita memang benar-benar tidak bisa melihat hilal tersebut, karena mendung misalnya, maka status orang yang berpuasa (karena perhitungan tersebut) adalah dosa, meski dengan alasan bahwa Ramadhan memang benar-benar telah masuk. Dia tetap dianggap berdosa karena hilal belum bisa dilihat, tetapi dia tetap berpuasa. Padahal seharusnya dia menyempurnakan Sya‘ban menjadi 30 hari. Setelah itu, baru dia berpuasa. Jadi, orang yang berpuasa Ramadhan dalam kondisi seperti ini pada dasarnya berdosa karena dia telah melakukan pelanggaran. Sebaliknya, orang yang menyempurnakan hitungan Sya‘ban dan belum berpuasa—meski hilal tersebut nyata-nyata ada, tetapi tidak terlihat karena tertutup awan—tetap mendapatkan pahala karena mengikuti hadis Nabi di atas.

Kelima: Dari sini tampak dengan jelas, bahwa kita tidak berpuasa dan berhari raya karena faktor bulannya, tetapi karena faktor melihat hilal. Jika kita telah melihatnya maka kita wajib berpuasa. Jika belum melihatnya maka kita pun tidak boleh berpuasa, sekalipun bulan tersebut—menurut perhitungan astronomi—benar-benar telah masuk.

Keenam: Jika ada sejumlah saksi, dan mereka telah memberikan kesaksian terhadap rukyat, maka mereka pun harus diperlakukan sama dengan kasus kesaksian yang lain. Jika saksinya Muslim dan tidak Fasik maka kesaksiannya bisa diterima. Jika saksi tersebut tampaknya bukan Muslim, dan tidak adil, atau fasik, maka kesaksiannya tidak boleh diterima.

Keenam: Penetapan kefasikan saksi juga harus dilakukan melalui pembuktian syar‘i, bukan berdasarkan perhitungan astronomi. Dengan kata lain, perhitungan tersebut tidak bisa digunakan untuk membangun hujjah (argumentasi). Misalnya, Anda mengatakan, “Beberapa jam lalu telah terjadi lahirnya anak bulan sehingga sekarang tidak bisa dilihat…” Memang, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli astronomi tentang tenggat waktu setelah lahirnya anak bulan yang memungkinkan dilakukannya rukyat. Jadi, kesaksian yang menjadi saksi perhitungan astronomi tersebut tidak boleh dijadikan hujjah, tetapi perhitungannya bisa dibahas, dan dinyatakan benar setelah melihat hilal. Dia juga boleh ditanya, di mana hilal tersebut muncul, sementara yang lain menyaksikannya secara langsung. Begitu seterusnya. Setelah itu, kesaksian rukyat tersebut diterima atau ditolak berdasarkan prinsip ini.

Ketujuh: Siapa saja yang menelaah nas-nas yang menyatakan hukum puasa, pasti akan menemukan adanya perbedaan dengan nas-nas yang menyatakan hukum shalat. Puasa dan hari raya telah dihubungkan dengan rukyat:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berhari rayalah kalian karena melihatnya. (HR Muslim).

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan (hilal Ramadhan) maka hendaknya dia berpuasa. (QS al-Baqarah [02]: 185).

Jadi, yang menentukan (puasa dan hari raya) adalah rukyat. Berbeda dengan nas-nas shalat yang dihubungkan dengan waktu:

أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ

Dirikanlah shalat karena matahari telah tergelincir. (QS al-Isra’ [17]: 78).

«إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّوْا»

Jika matahari telah tergelincir maka shalatlah kalian. (HR at-Thabrani).

Jadi, praktik shalat memang bergantung pada waktu, dan dengan cara apapun agar waktu shalat itu bisa dibuktikan maka shalat pun bisa dilakukan dengan cara tersebut. Jika Anda melihat matahari untuk melihat waktu zawal (tergelincirnya matahari), atau melihat bayangan agar Anda bisa melihat bayangan benda, apakah sama atau melebihinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis-hadis tentang waktu shalat; jika Anda melakukanya dan Anda bisa membuktikan waktu tersebut maka shalat Anda pun sah. Jika Anda tidak melakukannya, tetapi cukup dengan menghitungnya dengan perhitungan astronomi, kemudian Anda tahu bahwa waktu zawal itu jatuh jam ini, kemudian Anda melihat jam Anda, tanpa harus keluar untuk melihat matahari atau bayangan, maka shalat Anda pun sah. Dengan kata lain, waktu tersebut bisa dibuktikan dengan cara apapun. Mengapa? Karena Allah Swt. telah memerintahkan Anda untuk melakukan shalat ketika waktunya masuk, dan menyerahkan kepada Anda untuk melakukan pembuktian masuknya waktu tersebut tanpa memberikan ketentuan detail, tentang bagaimana cara membuktikannya. Berbeda dengan puasa. Allah memerintahkan Anda berpuasa berdasarkan rukyat. Dia pun menentukan sebab (berpuasa dan berhari raya) untuk Anda. Lebih dari itu, Dia menyatakan kepada Anda, “Jika mendung menghalangi rukyat sehingga tidak terlihat maka janganlah Anda berpuasa, meskipun hilal tersebut ada di balik mendung, dan Anda yakin hilal tersebut ada melalui perhitungan astronomi.”

Ketujuh: Allah Swt. adalah Pencipta alam ini. Dialah yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Pengetahuan tentang pergerakan bintang dan rinciannya adalah anugerah dari Allah kepada umat manusia. Namun, Allah Swt. tidak memerintah kita untuk beribadah dengan berpijak pada perhitungan astronomi, tetapi memerintah kita untuk melakukan rukyat. Karena itulah, sehingga kita pun beribadah kepada-Nya sebagaimana yang Dia perintahkan, dan tidak beribadah kepada-Nya dengan apa yang tidak Dia perintahkan.

Dengan demikian, hanya rukyat-lah satu-satunya penentu dalam berpuasa dan berhari raya, bukan perhitungan astronomi. Karena itu, saya menegaskan, bahwa perhitungan astronomi tidak boleh digunakan untuk berpuasa dan berhari raya; hanya rukyat-lah satu-satunya yang boleh. Sebab, itulah yang dinyatakan dalam nas-nas syariah. Wallâhu a‘lam. [Hafidz Abdurrahman]